 |
| (foto: istimewa) |
MEDIALAMPUNG.ML - Terkait proyek reklamasi di kawasan pesisir Teluk Lampung, DPRD Kota Bandar Lampung mengagendakan pemanggilan pengusaha.
Rapat tersebut akan memperjelas persoalan reklamasi yang dikelola perusahaan, mulai dari izin hingga prospek ke depannya.
"Kami akan panggil semua pengusaha yang melakukan reklamasi tersebut," kata anggota Komisi I DPRD Kota Bandar Lampung, Hambali Sanusi, Senin (5/9/2016).
Menurut dia, pemanggilan sejumlah pengusaha yang melakukan aktivitas reklamasi Teluk Lampung akan memperjelas status izin kegiatan hingga proses dan prospek ke depannya.
Terkait dengan izin reklamasi, ia mengatakan, pihaknya akan meminta klarifikasi dari pengusaha tersebut sehingga Pemerintah Kota Bandar Lampung mengeluarkan izin reklamasi, seperti dilansir Republika.
Sejumlah aktivis bernaung dalam Solidaritas untuk Karnaval Tolak Reklamasi Teluk Lampung (the Outsider Lampung) menolak kegiatan reklamasi pesisir Teluk Lampung. Mereka menggelar aksi demo Bundaran Tugu Adipura, Minggu (4/9) lalu.
Koordinator Aksi, Jimy Sarbini, mengatakan, masyarakat harus menolak reklamasi Teluk Lampung karena telah menyalahi aturan analisis mengenai dampak lingkungan atau Amdal. (*)
"Kami akan panggil semua pengusaha yang melakukan reklamasi tersebut," kata anggota Komisi I DPRD Kota Bandar Lampung, Hambali Sanusi, Senin (5/9/2016).
Menurut dia, pemanggilan sejumlah pengusaha yang melakukan aktivitas reklamasi Teluk Lampung akan memperjelas status izin kegiatan hingga proses dan prospek ke depannya.
Terkait dengan izin reklamasi, ia mengatakan, pihaknya akan meminta klarifikasi dari pengusaha tersebut sehingga Pemerintah Kota Bandar Lampung mengeluarkan izin reklamasi, seperti dilansir Republika.
Sejumlah aktivis bernaung dalam Solidaritas untuk Karnaval Tolak Reklamasi Teluk Lampung (the Outsider Lampung) menolak kegiatan reklamasi pesisir Teluk Lampung. Mereka menggelar aksi demo Bundaran Tugu Adipura, Minggu (4/9) lalu.
Koordinator Aksi, Jimy Sarbini, mengatakan, masyarakat harus menolak reklamasi Teluk Lampung karena telah menyalahi aturan analisis mengenai dampak lingkungan atau Amdal. (*)
